Pelantikan PP BIK dan Seminar E-Government

Acara dimulai tepat pukul 09.00 WIB. H.M. Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP Partai GOLKAR hadir didampingi dua orang Ketua DPP Partai GOLKAR, yaitu Theo L. Sambuaga dan Prof. DR. Muladi. Acara diawali Lagu Indonesia Raya yang dipimpin Nur Anggraeni dan pembacaan Surat Keputusan (SK) Penyegaran Pengurus Pusat Badan Informasi dan Komunikasi (PP-BIK) Partai GOLKAR oleh Ricky Rachmadi. Para Pengurus Baru PP BIK pun maju ke atas panggung.

Ketua PP BIK, Husni Thamrin, Pelaksana Harian PP BIK, Rene F. Manembu, Sekretaris PP BIK, Fayakhun Andriadi dan Bendahara PP BIK, Bejo Rudiantoro maju mewakili rekan-rekannya untuk dilantik. H.M. Jusuf Kalla berkenan untuk menyerahkan pataka dan menyematkan pin kepada Ketua PP BIK. Kemudian H.M. Jusuf Kalla memberikan pembekalan sekaligus memberikan selamat kepada seluruh pengurus PP BIK yang hadir. Dilanjutkan pengantar dari Ketua PP BIK yang baru, Husni Thamrin.

Acara pun dilanjutkan keynote speech dari H.M. Jusuf Kalla sekaligus dengan resmi membuka Seminar E-Government yang bertema “Peningkatan Peran dan Kualitas E-Government Guna Mendukung Otonomi Daerah Dalam Bingkai NKRI”. Dalam sesi I yang dipandu oleh Wakil Ketua PP BIK, Zamharir AR, hadir sebagai para pembicara adalah; Joko Agung dari Ditjen Aplikasi Telematika Depkominfo, DR. Made Suwendhi, MSc, Ditjen Otonomi Daerah Depdagri, Benny Ranthi, Wakil Ketua Komite Tetap IT KADIN dan Fayakhun Andriadi, Sekretaris PP BIK.

Joko Agung, narasumber dari Depkominfo menyebutkan departemennya pernah melaksanakan survei tentang E-Government dan hasilnya 23% belum pernah dengar apa itu E-Government, 50% pernah dengar tapi belum merasakan manfaat E-Government dan sisanya 27% sudah pernah merasakan manfaat E-Government. Yang sudah pernah merasakan umumnya responden yang tinggal di kota-kota besar dan kabupaten. Padahal, E-Government adalah inovasi layanan publik yang berperan sebagai pendorong dalam pencapaian visi nasional dan mewujudkan masyarakat informasi serta membangun industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Benny Ranthi, pengurus KADIN membahas dukungan E-Government terhadap dunia usaha, yaitu Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah terkait dengan peluang bisnis dan investasidi berbagai sektor, Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan tata laksana investasi dan kegiatan bisnis lainnya, Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal, Membuat sistem informasi perusahaan daerah, Memberikan akses yang cepat dan akurat terhadap produk hukum, peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan serta Memfasilitasi kebutuhan masyarakat atas layanan informasi industri dan perdagangan.

Menurut Made Suwendhi, pemakalah dari Depdagri, Tujuan otonomi daerah selain menciptakan masyarakat sejahtera adalah mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, bagaimana menjadikan pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokrasi menuju civil society. Untuk itu diperlukan penataan elemen dasar Pemda agar kondusif untuk meningkatkan kapasitasnya agar mampu mencapai kedua tujuan otonomi daerah tadi. Kelembagaan daerah harus ditata agar right sizing, lebih berorientasi pada pelayanan publik dan adanya kejelasan hubungan dan posisi antara jabatan politis dengan jabatan karir, baik struktural maupun fungsional.

Fayakhun Andriadi, sekretaris PP BIK mengatakan bahwa masalah E-Government, Digital Government ataupun Online Government adalah data yang tidak update dan format yang tidak standar. Impact positif dari E-Government adalah sisi human resources meningkat dan good government pun tercipta. Bagi kalangan IT sangat bermanfaat karena semakin tumbuhnya komunitas open sources. Sehingga muncul ide E-Government inhouse dimana pelayanan publik dijadikan outsources untuk jangka pendek. Implementasi E-Government dirasakan oleh 3 pihak, yaitu masyarakat, aparat dan pemerintah.

Pada sesi II yang dipandu oleh Wakil Bendahara, Agus Mulyanto, hadir sebagai narasumber yaitu: Guru Besar UGM, Prof. DR. Achmad Djuanedi dan Praktisi IT sekaligus CEO Virtual Consulting, Nukman Luthfie. Menurut Prof. DR. Achmad Djuanedi, Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa negara maju dalam prakteknya telah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sebagaimana telah diuji cobakan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TIK secara konsepsi dan rancangan teoritis telah dimanfaatkan mempercepat pembangunan wilayah.

Sedangkan Nukman Luthfie menampilkan hal menarik, yaitu sebuah riset yang di lakukan sebuah universitas di jepang yang menyebutkan kalau Indonesia berada di posisi 29 pada tahun 2006 dan masih tetap di posisi tersebut pada tahun 2007. Sangat disayangkan negara lain mengalami kemajuan tapi kita belum banyak berubah.

Acara ditutup Pelaksana Harian PP BIK, Rene F. Manembu tepat pukul 15.30 WIB. Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, yaitu Anindya Bakrie, Bayu Priawan, Firly Ganinduto, Bejo Rudiantoro, Agus Mulyanto, Fayakhun Andriadi, Silvia Sumarlin dan Aryo Susanto. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh panitia pelaksana atas terselenggaranya acara ini dengan baik.